Pemerintah India Siapkan Aturan Crypto di Tengah Ajang G20

Updated

November 16, 2022

Gambar Pemerintah India Siapkan Aturan Crypto di Tengah Ajang G20

India tengah bersiap untuk menjadi presiden untuk KTT Leader G20 selama 1 tahun ke depan mulai dari 1 Desember 2022 hingga 30 November 2023. Dilansir dari laman India Today, pemerintah India berencana untuk membahas peraturan crypto secara serius selama masa jabatannya dengan para negara anggota G20.

Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman ungkapkan rencana pemerintah untuk mengatur regulasi crypto di tengah berjalannya perhelatan G20 di Bali, Indonesia. Dia menyatakan bahwa crypto akan menjadi bagian dari agenda India selama kepresidenan G20 dan akan membuat Standard Operating Procedures (SOP) untuk cryptocurrency.

Bagaimana perhelatan KTT G20 akan membuka jalan bagi kerangka peraturan crypto di dunia dan apa dampaknya pada teknologi Web3 yang saat ini sedang berkembang? Simak informasi selengkapnya di bawah ini.

KTT G20 Membuka Peluang Adopsi dan Regulasi Crypto

Banyak ahli percaya bahwa KTT G20 dapat memberi ruang bagi pengembangan peraturan crypto. Dilansir dari laman India Today, Prof. Sandeep Kumar Shukla yang merupakan Profesor ilmu komputer di IIT Kanpur meyakini bahwa KTT G20 membuka peluang besar untuk memulai kerangka kerja berbasis konsensus untuk regulasi crypto.

KTT G20 pun menurutnya akan mendorong kerangka kebijakan berbasis konsensus untuk mengatur industri crypto di semua negara anggota G20 dan dengan demikian akan membuka jalan adopsi crypto di seluruh dunia.

Pemerintah India Mendesak IMF untuk Memimpin Regulasi Crypto

Berdasarkan informasi dari laman India Today, pemerintah India akan mengatur legalitas cryptocurrency sehingga menjadi sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF).

Menteri keuangan India telah mendesak International Monetary Fund (IMF) untuk memimpin negara-negara global dalam hal regulasi cryptocurrency. IMF kemudian meresponnya dengan menyatakan bahwa mereka siap untuk bekerja sama dengan India dalam mengatur penggunaan mata uang digital tersebut.

India Miliki Potensi Pasar Pengembangan Web3 Dunia

Dikutip dari India Today, pemerintah India pada awalnya skeptis dengan perkembangan Web3, NFT, Metaverse, dan fitur Web3 lainnya, dan menganggapnya hanya sebagai sebuah hype sesaat saja. Sangeeta Gupta, Chief Strategy Officer Nasscom, asosiasi nasional perusahaan software dan layanan India, mengatakan bahwa India memiliki potensi untuk menjadi salah satu pasar terkemuka di dunia untuk pengembangan Web3.

Menurutnya, hal ini dapat terjadi karena peningkatan adopsi teknologi mutakhir, keahlian digital , ekonomi yang berkembang pesat, dan pengembangan berkelanjutan dari berbagai solusi Web3 seperti infrastruktur, perbankan, dan komunitas terdesentralisasi.

Reserve Bank of India (RBI) baru-baru ini menguraikan fitur dan alasan di balik usulan penerbitan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang sedang dikembangkannya. Usulan penerbitan CBDC di India ini terdiri atas 51 halaman catatan penjelasan pengelolaan CBDC di India yang diterbitkan pada 7 Oktober 2022 yang lalu.

Simak berita selengkapnya mengenai Bank Sentral India Umumkan Rencana CBDC Rupee Digital di sini.

Referensi: