Ajukan Perubahan UU Crypto, Departemen Layanan Keuangan AS Kasih Publik Kesempatan 10 Hari Ikut Sumbang Ide

Updated

December 9, 2022

Gambar Ajukan Perubahan UU Crypto, Departemen Layanan Keuangan AS Kasih Publik Kesempatan 10 Hari Ikut Sumbang Ide

Dikutip dari Cointelegraph, New York State Department of Financial Services (DFS) atau Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York telah mengajukan perubahan yang diusulkan dalam undang-undang negara bagian yang akan memungkinkannya untuk membebankan biaya kepada perusahaan crypto berlisensi sebagai sebuah regulasi.

Seperti apa perubahan undang-undang yang diajukan oleh DFS? Simak berita lengkapnya!

Tujuan Perubahan Undang-Undang Oleh DFS di New York

Dikutip dari AMB Crypto, perubahan undang-undang seperti yang diajukan DFS bukanlah hal yang tidak biasa, DFS sering membebankan biaya kepada organisasi keuangan non-crypto yang diaturnya untuk biaya dan pengeluaran sebagai sebuah regulasi di bawah Financial Services Law (FSL) atau Undang-Undang Jasa Keuangan.

Inisiatif tersebut dipimpin oleh Superintendent DFS, Adrienne Harris, yang membuat pengumuman melalui situs web resmi DFS pada tanggal 1 Desember 2022. Dikutip dari AMB crypto, proposal tersebut membuka komentar untuk publik selama sepuluh hari ke depan, yakni hingga tanggal 11 Desember 2022. Jadi, publik bisa memberikan feedback terkait proposal yang diajukan oleh DFS tersebut.

Karena FSL tidak memasukkan ketentuan untuk perusahaan crypto ketika peraturan crypto diberlakukan di New York pada tahun 2015, Harris pada dasarnya bertujuan untuk membawa bisnis mata uang virtual sejalan dengan lembaga keuangan tradisional di New York.

Seperti Apa Perubahan Undang-Undang yang Diajukan DFS?

Dilansir dari Cointelegraph, Harris menyampaikan bahwa dana tambahan akan memungkinkan organisasi untuk memperluas tim crypto-nya,

“Melalui perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum, kami meminta perusahaan dengan standar tertinggi di dunia. Pengumpulan biaya pengawasan akan membantu Departemen untuk terus melindungi konsumen dan memastikan keamanan dan kesehatan industri ini,” ujar Harris, dikutip dari Cointelegraph, Jumat (2/12/2022).

Menurut dokumen proposal, DFS akan membebankan biaya kepada perusahaan berdasarkan total biaya operasional untuk mengawasi pemegang lisensi dan “proporsi yang dianggap adil dan wajar” untuk biaya operasional dan overhead lainnya, menurut Cointelegraph.

Dengan demikian, tidak ada angka yang ditetapkan karena masing-masing perusahaan membayar dengan jumlah yang berbeda. Namun, jumlah total yang harus dibayar akan dipecah menjadi lima periode pembayaran selama tahun fiskal.

Bagaimana Perkembangan Regulasi Crypto yang Diterapkan di Amerika Serikat?

Dilansir dari Cointelegraph, Amerika Serikat merupakan salah satu negara paling ramah crypto di dunia. Negara ini menempati peringkat nomor 1 dalam jumlah node Bitcoin dan Ethereum. Pada bulan September 2022, pemerintahan Presiden Joe Biden merilis serangkaian laporan federal yang membahas bagaimana crypto dapat diregulasi di tahun 2023.

Dikembangkan sesuai dengan Biden’s Executive Order tentang Ensuring Responsible Development of Digital Assets, Gedung Putih pada September 2022 lalu mengeluarkan lembar fakta yang menguraikan framework peraturan untuk aset digital untuk melindungi konsumen dengan “mengeluarkan panduan, meningkatkan sumber daya penegakan hukum, dan secara agresif mengejar pelaku penipuan.”

The Treasury Department’s Office of Foreign Asset Control (OFAC) juga memperbarui panduannya untuk industri crypto mengenai bagaimana orang dan perusahaan dapat tetap patuh dengan sanksinya terhadap Tornado Cash. Departemen tersebut mengatakan bahwa orang dapat meminta lisensi OFAC untuk menarik dana mereka yang terhubung dengan Tornado Cash.

Referensi: