Wih, Ada 3,4 Juta Penduduk Inggris Punya Aset Crypto, Pemerintah Ambil Langkah Ini!

Dilansir dari BeInCrypto, perbendaharaan His Majesty’s Inggris atau biasa disebut sebagai HM Treasury Inggris, berkomitmen untuk membangun kerangka kerja yang aman untuk penggunaan stablecoin di negaranya.

HM Treasury merupakan perbendaharaan ekonomi dan keuangan pemerintah di Inggris. Dalam hal ini, RUU FSM rencananya akan digunakan untuk mengatur aset crypto di negara yang memiliki 68,7 juta penduduk tersebut, menurut Worldometer.

Lalu, seperti apa framework yang akan dibuat untuk penggunaan stablecoin di Inggris? Simak berita lengkapnya berikut ini!

Inggris Akan Mengatur Aset Crypto dan Penggunaan Stablecoin

Dikutip dari BeInCrypto, pada Jumat, 8 Desember 2022J, HM Treasury Inggris mengumumkan reformasi Edinburgh untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing di sektor jasa keuangan. Reformasi Edinburgh menyebutkan bahwa RUU Jasa dan Pasar Keuangan (FSM) bertujuan untuk membangun lingkungan peraturan yang aman untuk stablecoin, dan juga dapat digunakan untuk pembayaran.

Tak hanya mengatur penggunaan stablecoin, pemerintah Inggris juga berencana untuk membawa berbagai aktivitas aset crypto terkait investasi yang lebih luas ke dalam regulasi, menurut BeInCrypto.

Baca Juga: Blockchain Berpotensi Tingkatkan Ekonomi Inggris Sebesar £1,4 Triliun!

5% Penduduk Inggris Memiliki Cryptocurrency

Dilansir dari BeInCrypto, menurut laporan Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) pada bulan Juni 2022, lebih dari 5% atau 3,4 juta penduduk Inggris memiliki cryptocurrency. Oleh karena itu, adanya regulasi mengenai penggunaan crypto dan stablecoin dianggap perlu untuk melindungi aset warga negara.

Sementara itu, pemerintah Inggris juga akan memberdayakan Otoritas Perilaku Keuangan (FCA). FCA akan mengambil langkah-langkah seperti membatasi perusahaan asing dan membatasi iklan crypto.

Menurut BeInCrypto, tujuan FCA adalah untuk melindungi konsumen dari penipuan, dan iklan palsu dengan menggunakan regulasi. Akan tetapi, menurut komunitas, pembatasan iklan yang nantinya akan diterapkan, kemungkinan akan membuat pendapatan beberapa perusahaan menurun. Reformasi tersebut juga menyebutkan rencana pemerintah untuk berkonsultasi dengan CBDC ritel Inggris bersama Bank of England.

Baca Juga: Sah, Tiongkok Akui NFT Sebagai Properti Terlindung Hukum. Indonesia Apa Kabar?

Rishi Sunak, Perdana Menteri Inggris yang Dikenal ‘Crypto-Friendly’

Sebelumnya, pada bulan April 2022, Rishi Sunak, Perdana Menteri Inggris, membagikan cuitan di akun Twitternya yang memiliki 1,7 juta follower, dan mengatakan bahwa, “Kami bekerja untuk menjadikan Inggris sebagai pusat aset crypto global. Kami ingin melihat bisnis masa depan, dan pekerjaan yang mereka ciptakan, di Inggris. Hari ini @JohnGlenUK menetapkan bagaimana kita akan mendorong investasi dan teknologi crypto di market Inggris.”

Dikutip dari BeInCrypto, pada saat itu, Rishi Sunak menjabat sebagai Menteri Keuangan di Inggris. Pasalnya, visi untuk menjadikan Inggris sebagai pusat crypto global merupakan sebuah tantangan jika tidak adanya peraturan atau regulasi yang berlaku.

Beberapa orang percaya bahwa Rishi Sunak merupakan seorang Perdana Menteri yang crypto-friendly dan karenanya tidak akan melakukan ‘hal buruk’ yang berkaitan dengan dengan peraturan. Namun, ada juga beberapa orang yang percaya bahwa dia lebih “pro CBDC” daripada “pro-crypto”, menurut BeInCrypto.

Referensi:

• BeInCrypto. United Kingdom Aims to Establish Regulatory Environment for Stablecoin Payments. Diakses tanggal:14 Desember 2022

• Cointelegraph. UK government moves forward with regulatory framework on stablecoins for payments. Diakses tanggal: 14 Desember 2022

• Coindesk. UK Group to Test Stablecoin Payments, Provide Data to Bank of England. Diakses tanggal: 14 Desember 2022