Lebih Terbuka, Namibia Menandatangani Undang-Undang Peraturan Pertukaran Crypto

Updated
July 26, 2023
Gambar Lebih Terbuka, Namibia Menandatangani Undang-Undang Peraturan Pertukaran Crypto

Pemerintah Namibia telah resmi menandatangani undang-undang untuk mengatur Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) yang beroperasi di negara tersebut, membalikkan keputusan awal mereka pada tahun 2017 untuk melarang bursa crypto.

Undang-undang pengaturan VASP dimasukkan ke dalam Lembaran Negara Republik Namibia setelah sebelumnya disetujui oleh Majelis Nasional Namibia pada 6 Juli dan ditandatangani oleh Presiden Hage Geingob pada 14 Juli 2023.

Undang-Undang Aset Virtual Namibia 2023

regulasi crypto namibia
Sumber: Bitcoin News

Undang-Undang Aset Virtual Namibia 2023 adalah tonggak sejarah dalam regulasi crypto di negara tersebut. Undang-undang ini, yang disetujui oleh Majelis Nasional pada 6 Juli 2023 dan ditandatangani oleh Presiden pada 14 Juli 2023, secara resmi mengatur operasi Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) di Namibia. Lebih lanjut, undang-undang ini membalikkan larangan bursa crypto yang diberlakukan oleh pemerintah Namibia pada tahun 2017.

Undang-Undang Aset Virtual Namibia 2023 bertujuan untuk menunjuk otoritas pengatur untuk mengawasi bursa crypto dan aktivitas terkait di negara tersebut. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memastikan perlindungan konsumen, mencegah penyalahgunaan pasar, dan mengurangi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Baca juga: Senat AS Luncurkan Kembali Proposal Regulasi Crypto, Inilah yang Perlu Kamu Ketahui!

Namun, belum jelas kapan undang-undang ini akan mulai berlaku. Kementerian Keuangan Namibia bertanggung jawab untuk menentukan tanggal efektif undang-undang ini. Dengan penandatanganan undang-undang ini, Namibia telah menunjukkan komitmen untuk mengatur industri crypto dan memastikan bahwa operasinya sesuai dengan standar hukum dan regulasi yang berlaku.

Dampak Hukum Baru terhadap Bursa Crypto

Dengan undang-undang baru ini, Namibia telah mengubah keputusan awal mereka untuk melarang bursa crypto. Namun, Bank Sentral Namibia tetap berpendirian bahwa crypto tidak akan memiliki status mata uang legal di negara tersebut.

Penyedia crypto yang tidak patuh bisa menghadapi denda hingga 10 juta dolar Namibia ($671.000) dan hukuman penjara 10 tahun. Namun, belum jelas apakah transaksi pembayaran yang dilakukan dengan crypto akan dapat dihukum.

Adopsi Crypto di Afrika

Afrika adalah salah satu benua dengan pertumbuhan adopsi crypto tercepat. Menurut estimasi Chainalysis, transaksi crypto di benua ini mencapai puncak $20 miliar per bulan pada pertengahan 2021.

Baca juga: Shiba Inu (SHIB) Jadi Crypto Paling Populer Kedua di Afrika Selatan!

Kenya, Nigeria, dan Afrika Selatan memimpin jumlah pengguna crypto di benua ini. Sementara itu, banyak negara Afrika sekarang sedang menyesuaikan regulasi crypto yang progresif. Regulator pasar keuangan di Afrika Selatan baru-baru ini mewajibkan lisensi untuk bursa crypto yang beroperasi dalam yurisdiksinya, yang akan berlaku pada akhir 2023.

Meskipun Namibia telah menandatangani undang-undang untuk mengatur VASP, masa depan crypto di negara tersebut masih belum pasti. Dengan Bank Sentral Namibia yang tetap berpendirian bahwa crypto tidak akan memiliki status mata uang legal, masih banyak tantangan yang harus dihadapi.

Namun, dengan undang-undang baru ini, Namibia telah membuka pintu untuk adopsi dan regulasi crypto, yang bisa memiliki dampak besar pada ekonomi dan pasar crypto di negara tersebut.

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.


*Disclaimer

Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi:

Bagikan

Berita Terbaru

Lihat Semua Berita ->