Indikator Stabilitas Sistem Keuangan dan Cara Menjaganya!

Pernahkah kamu berpikir tentang apa yang membuat dunia keuangan berputar? Atau bagaimana kita bisa tidur nyenyak di malam hari, tahu bahwa uang kita aman di bank? Jawabannya adalah lewat stabilitas sistem keuangan. Apa itu stabilitas sistem keuangan, apa saja fungsi dan bagaimana cara menjaganya? Simak selengkapnya berikut ini!

Apa itu Stabilitas Sistem Keuangan?

Stabilitas sistem keuangan adalah kondisi di mana sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien, sambil tetap tangguh terhadap guncangan internal dan eksternal. Ini seperti penjaga gawang dalam pertandingan sepak bola. Jika penjaga gawang melakukan pekerjaannya dengan baik, tim bisa fokus pada mencetak gol. Begitu juga dengan stabilitas sistem keuangan, jika sistem keuangan stabil, maka fungsi perantara dan layanan keuangan lainnya dalam sistem keuangan tetap optimal dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, apa yang terjadi jika penjaga gawang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik? Tim akan sibuk mencoba melindungi gawang mereka dan tidak akan bisa mencetak gol. Hal yang sama berlaku untuk sistem keuangan. Jika sistem keuangan tidak stabil, maka akan mengurangi efektivitas kebijakan moneter, mengganggu aktivitas ekonomi dan berpotensi memicu moderasi atau bahkan kontraksi ekonomi.

Baca juga: Apa itu Stagflasi dalam Ilmu Ekonomi?

Fungsi Stabilitas Sistem Keuangan

Dengan adanya stabilitas sistem keuangan, institusi keuangan akan mampu berfungsi dengan baik, tahan terhadap guncangan ekonomi, memiliki modal yang cukup, dan menjalankan fungsi perantaraan keuangan mereka secara efisien. Pasar keuangan harus stabil, tanpa volatilitas yang signifikan, dan harga aset tidak menyimpang jauh dari fundamental ekonomi. Infrastruktur keuangan harus berfungsi dengan baik, dengan hukum dan regulasi yang kuat, kontrak yang dapat ditegakkan, dan sistem pembayaran dan penyelesaian yang efisien.

Indikator Pengukur Stabilitas Sistem Keuangan

Secara umum, terdapat dua indikator utama yang digunakan untuk mengukur stabilitas sistem keuangan, yaitu indikator makroprudensial dan indikator mikroprudensial. Berikut penjelasan lengkapnya!

Indikator Makroprudensial

Indikator makroprudensial adalah indikator yang berfokus pada sistem keuangan secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Indikator makroprudensial mencakup berbagai aspek seperti tingkat leverage di sektor keuangan, ukuran dan komposisi utang rumah tangga dan perusahaan, dan ukuran dan komposisi utang pemerintah. Indikator ini juga mencakup faktor-faktor seperti tingkat pertumbuhan kredit, rasio kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan tingkat penularan krisis.

Indikator Mikroprudensial

Indikator mikroprudensial adalah indikator yang berfokus pada kondisi individu dari lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memiliki kecukupan modal yang memadai dan mengelola risiko dengan baik. Indikator mikroprudensial mencakup rasio kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, dan profitabilitas.

Penggunaan kedua indikator ini penting untuk memahami dan memantau stabilitas sistem keuangan. Indikator makroprudensial membantu dalam mengidentifikasi dan merespons risiko sistemik, sementara indikator mikroprudensial membantu dalam memastikan kekuatan dan ketahanan individu dari lembaga keuangan.

Baca juga: Apa itu Akuntansi Keuangan dan Tujuan Utamanya?

Lembaga yang Berperan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Ada beberapa lembaga yang berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Masing-masing lembaga ini memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Peranan Bank Indonesia dalam Stabilitas Sistem Keuangan

Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan berbagai regulasi dan kebijakan, Bank Indonesia berusaha menjaga agar sistem keuangan kita tetap stabil dan berfungsi dengan baik.

Misalnya, Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial untuk mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan; mengurangi dan mengelola risiko sistemik; serta meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan.

Bank Indonesia juga memiliki peran sebagai pengatur makroprudensial, pengawas makroprudensial, pengatur dan pengembang pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan, pemberi pinjaman terakhir bagi bank, dan koordinator dengan otoritas lain yang relevan.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, OJK berupaya untuk memastikan bahwa mekanisme pembentukan harga, alokasi dana, dan manajemen risiko beroperasi dengan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

OJK juga berperan dalam mengidentifikasi dan merespons risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, dan dapat mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional.

Selain itu, OJK juga berperan dalam memastikan bahwa lembaga keuangan memiliki kecukupan modal yang memadai dan mengelola risiko dengan baik. Ini dilakukan melalui pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap lembaga keuangan.

Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

LPS juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penjaminan simpanan nasabah, LPS berupaya untuk memastikan bahwa simpanan nasabah tetap aman meskipun bank mengalami kegagalan.

LPS juga berperan aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Ini termasuk merumuskan dan menetapkan kebijakan tentang implementasi penjaminan simpanan, mengimplementasikan penjaminan simpanan, dan menangani bank yang gagal tanpa dampak sistemik.

Selain itu, LPS juga memiliki kewenangan untuk menentukan dan memungut premi asuransi, menentukan dan memungut kontribusi ketika bank pertama kali menjadi peserta, mengelola aset dan kewajiban LPS, memperoleh data tentang simpanan nasabah, kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan audit bank, serta menentukan syarat, kondisi, dan mekanisme pembayaran klaim.

Peran Masyarakat dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Suatu Negara

Tapi, bukan hanya lembaga-lembaga resmi di atas saja yang berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, kamu juga punya peran penting lho! Ya, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan menjadi investor yang bijaksana. Berhati-hatilah sebelum berinvestasi dan pastikan bahwa instrumen investasi yang kamu gunakan telah terdaftar di badan resmi seperti OJK atau Bappebti. Selalu lakukan pengecekan dan penelitian sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

Pintu sendiri merupakan salah satu aplikasi crypto yang dapat mewadahi investasi dan trading crypto. Telah terdaftar resmi di Bappebti, Pintu memiliki lebih dari 100 aset crypto mulai dari Bitcoin hingga Dogecoin. Buat kamu yang tertarik berinvestasi aset yang tengah populer ini, download Pintu sekarang!

Risiko yang Dapat Mengganggu Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia

Ada beberapa risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan, yaitu:

1. Risiko Kredit: Risiko ini terjadi ketika peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Risiko kredit dapat meningkat ketika kondisi ekonomi memburuk, yang dapat menyebabkan banyak peminjam mengalami kesulitan dalam membayar kembali pinjaman mereka.
2. Risiko Pasar: Risiko ini terkait dengan fluktuasi nilai aset keuangan. Misalnya, jika harga saham atau obligasi turun secara signifikan, ini dapat menyebabkan kerugian bagi investor dan lembaga keuangan yang memiliki aset tersebut.
3. Risiko Likuiditas: Risiko ini terjadi ketika lembaga keuangan tidak memiliki cukup dana tunai atau aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Risiko likuiditas dapat meningkat dalam situasi stres keuangan, ketika banyak nasabah mencoba menarik dana mereka secara bersamaan.
4. Risiko Operasional: Risiko ini terkait dengan kegagalan dalam operasi internal lembaga keuangan, seperti kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau penipuan. Risiko operasional juga dapat mencakup risiko hukum, seperti risiko dari tuntutan hukum atau denda.
5. Risiko Sistemik: Risiko ini terjadi ketika gangguan pada satu bagian dari sistem keuangan dapat menyebar dan menyebabkan kerugian di bagian lain dari sistem. Misalnya, kegagalan satu bank besar dapat menyebabkan kepanikan di antara nasabah bank lainnya, yang dapat menyebabkan penarikan dana massal dan kegagalan bank lainnya.
6. Risiko Makroekonomi: Risiko ini terkait dengan kondisi ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi yang lambat, inflasi tinggi, atau tingkat pengangguran yang tinggi. Kondisi makroekonomi yang buruk dapat meningkatkan risiko kredit dan risiko pasar.

Penting bagi kita semua, termasuk Bank Indonesia dan lembaga lainnya, untuk selalu waspada dan siap menghadapi risiko ini.

Cara Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan makroprudensial yang baik. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan; mengurangi dan mengelola risiko sistemik; serta meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan.

Simak berita lainnya seputar ekonomi dan keuangan di Pintu Blog!

Referensi:

• BI. Stabilitas Sistem Keuangan. Diakses tanggal 14 Juni 2023.
• FE. Financial Stability. Diakses tanggal 14 Juni 2023.
• Jurnal Ekonomi. Indikator Pengukur Stabilitas Sistem Keuangan. Diakses tanggal 14 Juni 2023.
• RBNZ. Stabilitas Keuangan. Diakses tanggal 14 Juni 2023.